Sepanjang Tahun 2012 Bakorkamla Selamatkan Aset Senilai Rp 420 Miliar
Selama 2012 Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berhasil menyelamatkan aset laut sekitar 420 milar rupiah. Aset miliaran itu bisa diselamatkan dengan menggelar dua jenis operasi, yakni Operasi Gurita sebanyak 28 kali dan Operasi Bersama sepanjang tahun yang telah memasuki tahap ketujuh.
“Dua jenis operasi itu merupakan tugas utama Bakorkamla dalam upaya mengawasi keamanan dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut. Potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu lebih kecil dari tahun 2011. Ini menandakan semakin berkurangnya kejahatan di laut," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Bambang Suwarto, di Jakarta, Selasa (8/13).
Bambang mengatakan, dari potensi kerugian itu, kontribusi terbesar adalah dari pencurian ikan. Pada 2013, dia berharap keamanan di laut semakin terjamin. Saat ini, kendala terbesar yang dihadapi Bakorkamla adalah sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain yang juga menyelenggarakan keamanan di laut. "Masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, kerap terjadi overlap dalam melakukan pengamanan," kata dia.
Menurutnya, koordinasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan Bakorkamla. Apalagi kapal yang dimiliki Bakorkamla sangat terbatas. Bahkan persoalan bahan bakar merupakan kesulitan tersendiri.
Saat ini Bakorkamla telah melengkapi institusinya dengan membangun Pusat Koordinasi Regional Maritim (Maritime Regional Coordinating Center), Pusat Koordinasi Regional (Regional Coordinating Center), dan Ground Station yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan Crisis Center di kantor pusat Jakarta.
Bentuk Satgas
Bakorkamla juga telah membentuk satuan tugas (satgas) tim Korkamla di Batam, Manado, Ambon, serta sub Satgas 1 Belawan. Fungsi utama satgas ini adalah mengoordinasikan keamanan laut dengan Malaysia terkait persoalan yang terjadi di Selat Malaka, khususnya di area batas maritim yang masih bersengketa.
Keberadaan area batas maritim ini, kata Bambang, akan membuat kapal yang berasal dari Malaysia yang melewati laut Indonesia bisa langsung ditindak. "Kita sudah bersepakat, kalau ada kapal yang melewati batas negara, tetapi tak membawa barang berbahaya, hanya kita usir," katanya.
Selama melaksanakan tugas pengamanan, Bakorkamla menggunakan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista), antara lain kapal catamaran, rigrid infletable boat, dan kapal patroli 48 meter yang sedang dalam tahap penyelesaian. "Bakorkamla juga sedang membangun pusat pendidikan radar, komunikasi, dan satelit di Bali," kata Bambang.
Memasuki 2013 ini Bakorkamla sudah menginjak usia 6 tahun sejak resmi dioperasionalkan pada 29 Desember 2006 oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan selaku Ketua Bakorkamla. Pendirian Bakorkamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005.
Keberadaan Bakorkamla sebenarnya sudah sejak 1972 ketika ada keputusan bersama empat menteri dan satu pejabat. Saat ini Bakorkamla dibentuk menteri pertahanan dan keamanan, menteri perhubungan, menteri kehakiman, dan Jaksa Agung. Namun, sejak 2006 struktur organisasi Bakorkamla berada langsung di bawah Presiden dan beranggotakan 12 instansi.
Sumber : KJ
“Dua jenis operasi itu merupakan tugas utama Bakorkamla dalam upaya mengawasi keamanan dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut. Potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu lebih kecil dari tahun 2011. Ini menandakan semakin berkurangnya kejahatan di laut," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Bambang Suwarto, di Jakarta, Selasa (8/13).
Bambang mengatakan, dari potensi kerugian itu, kontribusi terbesar adalah dari pencurian ikan. Pada 2013, dia berharap keamanan di laut semakin terjamin. Saat ini, kendala terbesar yang dihadapi Bakorkamla adalah sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain yang juga menyelenggarakan keamanan di laut. "Masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, kerap terjadi overlap dalam melakukan pengamanan," kata dia.
Menurutnya, koordinasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan Bakorkamla. Apalagi kapal yang dimiliki Bakorkamla sangat terbatas. Bahkan persoalan bahan bakar merupakan kesulitan tersendiri.
Saat ini Bakorkamla telah melengkapi institusinya dengan membangun Pusat Koordinasi Regional Maritim (Maritime Regional Coordinating Center), Pusat Koordinasi Regional (Regional Coordinating Center), dan Ground Station yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan Crisis Center di kantor pusat Jakarta.
Bentuk Satgas
Bakorkamla juga telah membentuk satuan tugas (satgas) tim Korkamla di Batam, Manado, Ambon, serta sub Satgas 1 Belawan. Fungsi utama satgas ini adalah mengoordinasikan keamanan laut dengan Malaysia terkait persoalan yang terjadi di Selat Malaka, khususnya di area batas maritim yang masih bersengketa.
Keberadaan area batas maritim ini, kata Bambang, akan membuat kapal yang berasal dari Malaysia yang melewati laut Indonesia bisa langsung ditindak. "Kita sudah bersepakat, kalau ada kapal yang melewati batas negara, tetapi tak membawa barang berbahaya, hanya kita usir," katanya.
Selama melaksanakan tugas pengamanan, Bakorkamla menggunakan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista), antara lain kapal catamaran, rigrid infletable boat, dan kapal patroli 48 meter yang sedang dalam tahap penyelesaian. "Bakorkamla juga sedang membangun pusat pendidikan radar, komunikasi, dan satelit di Bali," kata Bambang.
Memasuki 2013 ini Bakorkamla sudah menginjak usia 6 tahun sejak resmi dioperasionalkan pada 29 Desember 2006 oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan selaku Ketua Bakorkamla. Pendirian Bakorkamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005.
Keberadaan Bakorkamla sebenarnya sudah sejak 1972 ketika ada keputusan bersama empat menteri dan satu pejabat. Saat ini Bakorkamla dibentuk menteri pertahanan dan keamanan, menteri perhubungan, menteri kehakiman, dan Jaksa Agung. Namun, sejak 2006 struktur organisasi Bakorkamla berada langsung di bawah Presiden dan beranggotakan 12 instansi.
Sumber : KJ
Gabung dalam percakapan